4 Dampak Tantangan Pendidikan Vokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi​

Pendidikan vokasi memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan menitikberatkan pada pengembangan keterampilan praktis dan keahlian terapan, pendidikan vokasi bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada tenaga terampil.​ Di Indonesia, peran strategis pendidikan vokasi diakui sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menekankan bahwa pendidikan vokasi berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan SDM yang andal, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI).

Selain itu, pendidikan vokasi juga berpotensi meningkatkan jumlah wirausahawan baru, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penggerakan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, pendidikan vokasi berperan sebagai fasilitator dalam riset kolaborasi dengan DUDI serta berkontribusi pada kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk hilirisasi produk.

Riset-riset terapan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan vokasi diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh industri dan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Dengan demikian, pendidikan vokasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja terampil, tetapi juga sebagai katalisator inovasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Investasi dalam pendidikan vokasi yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Kondisi Terkini Pendidikan Vokasi di Indonesia

​Pendidikan vokasi di Indonesia memegang peranan penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap memasuki dunia industri. Untuk memahami kondisi terkini pendidikan vokasi, berikut adalah penjelasan mengenai jumlah institusi vokasi, jumlah lulusan tiap tahun, dan pemerataan pendidikan vokasi di berbagai wilayah.​

Statistik Jumlah Institusi Vokasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun ajaran 2023/2024, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai 14.265 sekolah, meningkat sebanyak 67 sekolah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri.​

Sementara itu, jumlah politeknik dan institusi pendidikan tinggi vokasi lainnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 200 politeknik di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta 80 politeknik lainnya di bawah kementerian lain. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah institusi vokasi ini untuk mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi sebesar 50% pada tahun 2024.​

Jumlah Lulusan Vokasi Tiap Tahun

Jumlah lulusan SMK di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun ajaran 2018/2019, jumlah lulusan SMK mencapai 1,47 juta orang, terdiri dari 629.873 lulusan dari SMK negeri dan 842.130 lulusan dari SMK swasta. Angka ini meningkat pada tahun ajaran 2019/2020 menjadi 1,58 juta lulusan, dengan 717.286 lulusan dari SMK negeri dan 867.572 dari SMK swasta.

Peningkatan jumlah lulusan ini mencerminkan minat yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap pendidikan vokasi.​ Di tingkat pendidikan tinggi vokasi, seperti politeknik, jumlah lulusan juga terus bertambah.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa institusi pendidikan vokasi di bawah naungan mereka menghasilkan sekitar 6.000 lulusan per tahun, yang sebagian besar telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum wisuda.​

Pemerataan Pendidikan Vokasi di Berbagai Wilayah

Pemerataan akses pendidikan vokasi masih menjadi tantangan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui berbagai program berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan vokasi di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu inisiatif adalah pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang bertujuan untuk transparansi Program Indonesia Pintar (PIP) dan perluasan akses pemerataan pendidikan.​

Selain itu, program afirmasi pendidikan juga diterapkan untuk memperluas dan meningkatkan akses bagi masyarakat di daerah 3T dan kelompok masyarakat khusus lainnya, sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

​4 Dampak Tantangan Pendidikan Vokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan dunia industri. Namun, saat ini pendidikan vokasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurikulum yang belum sesuai kebutuhan pasar, keterbatasan fasilitas, dan minimnya kerja sama dengan dunia usaha.

Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada lulusan, tapi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, produktivitas menurun dan perkembangan industri pun terhambat.

Berikut adalah empat dampak utama dari tantangan pendidikan vokasi terhadap ekonomi nasional:

Menurunnya Daya Saing Tenaga Kerja di Pasar Global

Pendidikan vokasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berdampak signifikan pada daya saing tenaga kerja di pasar global. Salah satu dampak utama adalah menurunnya daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional.

Peringkat Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan laporan World Talent Ranking (WTR) 2024 oleh International Institute for Management Development (IMD), daya saing keahlian sumber daya manusia (SDM) Indonesia berada di peringkat ke-46 dari 67 negara yang disurvei. Meskipun posisi ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 47, namun masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia.

Tantangan yang Dihadapi

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia antara lain:​

• Investasi Pendidikan yang Terbatas: Alokasi dana pendidikan yang rendah berdampak pada kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Menurut IMD, total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain.​
  
  
• Kurangnya Keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan: Partisipasi tenaga kerja perempuan yang rendah juga mempengaruhi peringkat daya saing SDM Indonesia. Saat ini, tenaga kerja perempuan menyumbang 35,57% dari total angkatan kerja, menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 64 negara dalam hal proporsi perempuan dalam angkatan kerja.

Dampak terhadap Pasar Global

Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia berdampak pada kemampuan negara dalam bersaing di pasar global. Perusahaan multinasional mungkin enggan berinvestasi atau membuka cabang di Indonesia jika tenaga kerja lokal dianggap kurang kompeten. Selain itu, produk dan jasa Indonesia mungkin kalah bersaing dengan negara lain yang memiliki tenaga kerja lebih terampil dan inovatif.

Ketidaksesuaian Keterampilan (Skill Mismatch) dan Pengangguran Terdidik

​Ketidaksesuaian Keterampilan (Skill Mismatch) dan Pengangguran Terdidik merupakan isu krusial dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Skill mismatch terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi.​

Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 4,91%, menurun dari 5,32% pada Agustus 2023.

Namun, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi, yaitu 8,63%, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,78%, dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 5,87%. Sementara itu, lulusan universitas (S1 ke atas) memiliki TPT sebesar 5,63%.​

Penyebab Skill Mismatch

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian keterampilan antara lain:​

• Kurikulum yang Tidak Relevan: Banyak institusi pendidikan, terutama SMK, belum menyesuaikan kurikulum mereka dengan perkembangan industri terkini. Akibatnya, lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.​
  
  
• Fasilitas dan Peralatan yang Tidak Memadai: Sebagian besar Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia tidak memiliki peralatan yang memadai, sehingga pelatihan yang diberikan kurang efektif dalam membekali peserta dengan keterampilan praktis yang relevan.​
  
  
• Kurangnya Kerja Sama dengan Industri: Minimnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri menyebabkan lulusan tidak mendapatkan pengalaman praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.​

Dampak Skill Mismatch

Ketidaksesuaian keterampilan berdampak pada:​

• Tingginya Pengangguran Terdidik: Lulusan dengan tingkat pendidikan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga meningkatkan angka pengangguran di kalangan terdidik.​
  
  
• Penurunan Produktivitas: Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan sesuai cenderung kurang produktif, yang berdampak negatif pada efisiensi dan daya saing perusahaan.​
  
  
• Peningkatan Biaya Pelatihan: Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melatih karyawan baru agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hambatan dalam Pengembangan Industri dan Investasi

​Hambatan dalam Pengembangan Industri dan Investasi merupakan salah satu tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai faktor internal dan eksternal berkontribusi pada perlambatan investasi dan pengembangan sektor industri di Indonesia.​

Faktor Internal Penghambat Investasi

• Regulasi dan Administrasi Pemerintah: Proses perizinan yang kompleks dan birokrasi yang berbelit seringkali menjadi hambatan bagi investor. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk menyederhanakan regulasi, tantangan dalam sinkronisasi regulasi dan kemudahan perizinan masih menjadi perhatian utama.​
  
  
• Korupsi: Praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai sektor menjadi penghambat utama investasi di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko bagi investor.​
  
  
• Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur, seperti transportasi dan energi, menghambat distribusi barang dan jasa, sehingga menurunkan efisiensi operasional industri.​
  
  
• Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas tenaga kerja yang belum memenuhi standar industri menjadi tantangan dalam pengembangan sektor industri. Hal ini terkait dengan ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri.​

Faktor Eksternal Penghambat Investasi

• Kebijakan Perdagangan Internasional: Pengenaan tarif oleh negara mitra dagang dapat mempengaruhi ekspor Indonesia. Sebagai contoh, rencana tarif oleh Amerika Serikat diperkirakan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,5 persen poin.​
  
  
• Kondisi Ekonomi Global: Perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.​

Data Statistik Terkini

Pada semester I tahun 2023, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp349,8 triliun, meningkat 15,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, tantangan seperti penyelenggaraan pemilu dan isu ketenagakerjaan diperkirakan dapat mempengaruhi iklim investasi di tahun 2024.

Perlambatan Produktivitas dan Inovasi di Sektor Strategis

Perlambatan produktivitas dan inovasi di sektor strategis merupakan isu penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan dan perdagangan memiliki peran dominan dalam perekonomian nasional, namun pertumbuhan mereka menunjukkan tren yang kurang menggembirakan.​

Pertumbuhan Sektor Pengolahan dan Perdagangan

Data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 45% aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh tiga sektor utama: pertanian, pengolahan, dan perdagangan. Namun, ketiga sektor ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah rata-rata nasional.

Stagnansi yang persisten terjadi di sektor pengolahan, menguatkan indikasi terjadinya deindustrialisasi prematur. Selain itu, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran juga tercatat di bawah 5%.​

Indeks Inovasi Indonesia

Dalam hal inovasi, Indonesia mengalami peningkatan peringkat dalam Global Innovation Index 2024 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia menempati posisi ke-54 dengan skor 30,6, yang merupakan pencapaian terbaik dalam empat tahun terakhir.

Meskipun demikian, posisi ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia, menunjukkan bahwa upaya peningkatan inovasi masih perlu ditingkatkan.​

Tantangan yang Dihadapi

Beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan produktivitas dan inovasi di sektor strategis antara lain:

• Ketergantungan pada Faktor Musiman: Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti lonjakan permintaan domestik dan global untuk komoditas tertentu. Hal ini menunjukkan kurangnya diversifikasi dan ketahanan sektor industri terhadap fluktuasi pasar.​
  
  
• Keterbatasan Investasi dalam R&D: Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) masih rendah, sehingga menghambat kemampuan sektor industri untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing.​
  
  
• Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja: Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri, yang berdampak pada rendahnya produktivitas.

Kontribusi dan Potensi Pendidikan Vokasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional​

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Fokus pada keterampilan praktis dan keahlian terapan menjadikan lulusan pendidikan vokasi mampu berkontribusi langsung dalam berbagai sektor ekonomi.​

Kontribusi Pendidikan Vokasi terhadap Perekonomian

• Penyediaan Tenaga Kerja Terampil: Pendidikan vokasi menghasilkan lulusan dengan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri (DUDI). Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyatakan bahwa pendidikan vokasi berperan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan SDM yang andal, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan DUDI.
  
  
• Pengurangan Tingkat Pengangguran: Lulusan pendidikan vokasi cenderung memiliki waktu tunggu yang lebih singkat untuk memasuki dunia kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas lulusan vokasi hanya memerlukan waktu 0-2 bulan sebelum mendapatkan panggilan kerja.
  
  
• Peningkatan Produktivitas Industri: Tenaga kerja terampil dari pendidikan vokasi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor industri, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.​

Potensi Pendidikan Vokasi dalam Ekonomi Nasional

• Pengembangan Wirausaha Baru: Selain menyiapkan tenaga kerja siap pakai, pendidikan vokasi juga membekali peserta didik dengan keterampilan berwirausaha. Hal ini membuka peluang bagi lulusan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian lokal.
  
  
• Kolaborasi dengan Industri: Pendidikan vokasi memiliki potensi besar dalam menjalin kerja sama dengan DUDI melalui program magang, riset bersama, dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi ini memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan up-to-date.
  ​
• Peningkatan Daya Saing Nasional: Dengan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif, pendidikan vokasi berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

​Data Statistik Pendukung​

Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa data statistik berikut mendukung kontribusi tersebut:​

• Realisasi Investasi Semester I 2023
  Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa realisasi investasi pada triwulan II tahun 2023 mencapai Rp349,8 triliun, meningkat 6,3% dibanding triwulan sebelumnya dan 15,7% dibanding periode yang sama tahun 2022. Secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang semester I tahun 2023 mencapai Rp678,7 triliun, meningkat 16,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan telah memenuhi 48,5% dari target realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun.
  
  Peningkatan investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kualitas SDM Indonesia, termasuk lulusan pendidikan vokasi, yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan industri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
  
  
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lulusan SMK
  Meskipun pendidikan vokasi bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, data menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih memiliki TPT yang relatif tinggi.
  
  Sebagai contoh, pada Agustus 2024, TPT lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur mencapai 6,81%, tertinggi dibanding lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.
  
  Tingginya TPT lulusan SMK ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi memainkan peran penting dalam penyediaan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, tantangan seperti rendahnya daya saing tenaga kerja, ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), hambatan dalam pengembangan industri, hingga perlambatan inovasi di sektor strategis, masih menghambat kontribusi maksimal pendidikan vokasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, antara lain:

Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

• Meningkatkan Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pendidikan vokasi serta memastikan kurikulum selaras dengan standar dan kebutuhan industri global.
  
  
• Mendorong Keterlibatan Industri dalam Pendidikan Vokasi: Kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan dan dunia usaha/industri sangat penting agar materi pembelajaran dan praktik kerja mencerminkan realita dunia kerja.
  
  
• Meningkatkan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan: Program pelatihan dan pemberdayaan perempuan di bidang vokasi perlu diperkuat guna mengoptimalkan potensi SDM nasional secara inklusif.

Mengatasi Ketidaksesuaian Keterampilan (Skill Mismatch)

• Penyesuaian Kurikulum secara Berkala: Kurikulum di SMK, politeknik, dan lembaga pelatihan kerja harus terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri terkini.
  
  
• Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Pelatihan: Dukungan pembiayaan untuk peralatan modern, laboratorium praktik, serta pengembangan instruktur kompeten sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi.
  
  
• Penguatan Kerja Sama dengan Industri: Program magang, teaching factory, dan kemitraan riset antara institusi pendidikan vokasi dan pelaku industri harus diperluas untuk menekan gap keterampilan.

Mengatasi Hambatan dalam Pengembangan Industri dan Investasi

• Reformasi Regulasi: Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan penyederhanaan perizinan telah menjadi langkah awal dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan efisien.
  
  
• Peningkatan Infrastruktur Industri: Pemerintah terus membangun infrastruktur seperti kawasan industri, pelabuhan, dan transportasi logistik untuk mendukung efisiensi dan konektivitas industri nasional.
  
  
• Pemberantasan Korupsi dan Kepastian Hukum: Iklim investasi hanya bisa berkembang apabila disokong oleh sistem hukum yang adil dan transparan.
  
  
• Pengembangan SDM Sesuai Kebutuhan Industri: Program link and match antara pendidikan dan industri harus ditingkatkan agar investasi yang masuk didukung oleh ketersediaan tenaga kerja terampil.

Revitalisasi Sektor Strategis

• Investasi dalam Riset dan Pengembangan (R&D): Meningkatkan anggaran dan insentif untuk R&D dapat mendorong munculnya inovasi produk dan teknologi yang mendukung industri nasional.
  
  
• Pengembangan SDM Inovatif dan Adaptif: Pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kreatif dan mampu berinovasi di tempat kerja.
  
  
• Peningkatan Infrastruktur Pendukung: Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas sektor industri dan menurunkan biaya produksi secara keseluruhan.
  
  
• Pemberian Insentif bagi Industri Berbasis Teknologi: Industri yang mengadopsi teknologi tinggi dan berinvestasi dalam peningkatan kualitas SDM layak mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal sebagai bentuk dukungan.