9 Hambatan Pendidikan Vokasi dan Dampaknya pada Ketenagakerjaan

Pentingnya Pendidikan Vokasi dalam Dunia Kerja

​Pendidikan vokasi, atau pendidikan kejuruan, memiliki peran penting dalam dunia kerja karena berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini dirancang untuk mempersiapkan individu agar siap memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang relevan.​

Salah satu keunggulan utama pendidikan vokasi adalah penekanan pada praktik langsung. Dengan porsi praktik yang lebih banyak dibandingkan teori, lulusan pendidikan vokasi siap terjun ke dunia kerja dan lebih dibutuhkan oleh perusahaan.

Selain itu, pendidikan vokasi sering menjalin kerja sama erat dengan industri melalui program magang dan pelatihan di tempat kerja. Kolaborasi ini memberikan siswa pengalaman nyata tentang operasional dunia kerja, termasuk etika kerja, disiplin, dan standar industri. Melalui magang, siswa juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional yang dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan setelah lulus.

Pendidikan vokasi juga berperan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dengan keterampilan yang spesifik dan praktis, lulusan vokasi memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan industri, dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, lulusan pendidikan vokasi memiliki peluang besar untuk berwirausaha. Banyak program vokasi memberikan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa, membekali mereka dengan keterampilan manajerial dan teknis untuk menjalankan usaha sendiri. Lulusan vokasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, pendidikan vokasi menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

9 Hambatan Pendidikan Vokasi dan Dampaknya pada Ketenagakerjaan

Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri. Namun, meskipun potensinya besar, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat kualitas lulusan dan efektivitas sistem pembelajaran.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak pada individu lulusan, tetapi juga pada sektor ketenagakerjaan secara lebih luas, seperti meningkatnya pengangguran terampil, ketidakcocokan keterampilan di pasar kerja, hingga menurunnya daya saing tenaga kerja nasional.

Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah sembilan hambatan utama dalam pendidikan vokasi beserta dampaknya pada ketenagakerjaan:

Kurangnya Sinkronisasi Kurikulum dengan Kebutuhan Industri

Kurangnya sinkronisasi antara kurikulum pendidikan vokasi dan kebutuhan industri merupakan isu krusial yang berdampak signifikan pada ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika materi yang diajarkan di institusi pendidikan vokasi tidak sejalan dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri.​

Akibat dari ketidaksesuaian ini, lulusan pendidikan vokasi sering kali menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar kerja. Meskipun permintaan tenaga kerja terampil tinggi, banyak lulusan yang tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh industri.

Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengangguran vokasional menurun dari 2,69 juta pada 2020 menjadi 1,84 juta pada 2022, persentase pengangguran lulusan vokasi masih mencapai sekitar 22% dari total pengangguran nasional, dengan lulusan SMK sebagai penyumbang terbesar.

Salah satu penyebab utama dari ketidaksesuaian ini adalah kurangnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses perancangan kurikulum.

Minimnya kolaborasi ini mengakibatkan kurikulum yang tidak responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Selain itu, keterbatasan fasilitas praktik di sekolah vokasi juga menjadi hambatan dalam memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi siswa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri. Program seperti SMK Pusat Keunggulan dan Kurikulum Merdeka berupaya membentuk sinergi antara SMK dan industri, dengan pemerintah sebagai fasilitator.

Melalui program ini, diharapkan tercipta keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Keterbatasan Fasilitas dan Teknologi di Lembaga Vokasi

​Keterbatasan fasilitas dan teknologi di lembaga pendidikan vokasi merupakan isu signifikan yang mempengaruhi kualitas lulusan dan kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja.

Beberapa data statistik dan temuan terkait menggambarkan kondisi ini:​

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Memprihatinkan

Data dari Dapodik SMK per Desember 2019 menunjukkan bahwa banyak fasilitas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengalami kerusakan berat, antara lain:

• 4.260 ruang perpustakaan​
• 6.766 ruang komputer​
• 13.543 ruang praktik siswa​
• 2.389 ruang penunjang lainnya​
• 6.766 laboratorium fisika​
• 13.543 laboratorium kimia​
• 2.389 laboratorium biologi​

Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak fasilitas penting di SMK yang tidak layak digunakan, sehingga menghambat proses pembelajaran praktis yang esensial dalam pendidikan vokasi.

Keterbatasan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 mengungkapkan bahwa:

• 83,41% peserta didik usia 5-24 tahun menggunakan telepon seluler​
• 19,27% menggunakan komputer​

Meskipun penggunaan telepon seluler tinggi, penggunaan komputer—yang penting untuk keterampilan TIK—masih rendah. Selain itu, terdapat disparitas akses internet antara wilayah pedesaan (70,56%) dan perkotaan (82,22%), yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengakses sumber belajar digital.

Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur di Perguruan Tinggi Vokasi

Banyak perguruan tinggi vokasi, terutama yang swasta atau berlokasi di daerah, menghadapi keterbatasan fasilitas dan peralatan praktikum yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar industri modern.

Kondisi ini menyebabkan lulusan sering kali tidak siap menghadapi tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), terutama dalam memanfaatkan peralatan teknologi digital yang menjadi ciri Revolusi Industri 4.0, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi.

Keterbatasan Infrastruktur di Wilayah Terpencil

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan internet, menjadi hambatan signifikan dalam proses pembelajaran.

Kurangnya akses internet dan perangkat teknologi membatasi kemampuan lembaga vokasi di wilayah tersebut untuk mengimplementasikan strategi media pembelajaran yang efektif, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas lulusan dan daya saing tenaga kerja vokasional di era digital saat ini.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan teknologi di lembaga pendidikan vokasi.

Langkah-langkah seperti investasi dalam peralatan modern, peningkatan infrastruktur TIK, dan pelatihan bagi tenaga pengajar harus menjadi prioritas untuk memastikan lulusan vokasi siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Kualitas Pengajar dan Pelatihan yang Belum Optimal

Kualitas pengajar dan pelatihan di lembaga pendidikan vokasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja. Salah satu isu utama adalah kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa saat ini terdapat kekurangan 90.072 guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri, baik untuk mata pelajaran umum maupun kejuruan yang bersifat produktif. ​

Selain itu, kompetensi pengajar seringkali belum sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi terkini. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi yang relevan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menargetkan 784 dosen perguruan tinggi vokasi untuk mengikuti pelatihan kompetensi guna meningkatkan kualitas pendidikan vokasi.

Kurangnya keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam penyusunan standar kompetensi, kurikulum, dan penyediaan tempat magang juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pengajar dan pelatihan.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

Minimnya Program Magang dan Kerja Sama dengan Dunia Usaha

​Minimnya program magang dan kurangnya kerja sama antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri menjadi salah satu hambatan utama dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan kompeten. Keterbatasan ini menyebabkan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Program magang seharusnya menjadi jembatan bagi siswa untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari ke dalam praktik nyata di dunia industri. Namun, kurangnya keterlibatan aktif dunia industri dalam menyediakan kesempatan magang menghambat siswa dan mahasiswa dalam menguasai berbagai keterampilan praktis yang dibutuhkan. 

Selain itu, kerja sama yang kuat antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha sangat penting untuk memastikan kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sayangnya, kolaborasi semacam ini masih terbatas, sehingga lulusan seringkali tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan permintaan industri.

Stigma Negatif terhadap Lulusan Pendidikan Vokasi

​Stigma negatif terhadap lulusan pendidikan vokasi masih menjadi tantangan signifikan dalam masyarakat Indonesia. Pandangan bahwa pendidikan vokasi adalah pilihan kedua atau untuk siswa yang kurang mampu akademis masih ada di beberapa tempat.

Stigma ini menyebabkan lulusan vokasi sering dianggap kurang kompeten dibandingkan lulusan pendidikan akademik, yang berdampak pada peluang kerja mereka.​ Namun, survei menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi cukup tinggi.

Sebanyak 82,05% responden tertarik melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 78,6% responden tertarik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi vokasi. Faktor utama ketertarikan ini adalah prospek kerja yang dinilai bagus (57,8%) dan pilihan jurusan yang banyak (51,95%).

Meskipun demikian, stigma negatif masih mempengaruhi persepsi masyarakat. Banyak yang menganggap pendidikan vokasi sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang tidak diterima di perguruan tinggi.

Selain itu, lulusan diploma sering menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, dengan perusahaan lebih mengutamakan lulusan perguruan tinggi akademik meskipun lulusan vokasi memiliki keterampilan yang relevan.

Ketidakcocokan Upah dan Kompetensi Lulusan Vokasi

​Ketidakcocokan antara upah dan kompetensi lulusan pendidikan vokasi di Indonesia menjadi isu yang memerlukan perhatian. Meskipun pendidikan vokasi dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap memasuki dunia kerja, realitas menunjukkan bahwa upah yang diterima sering kali tidak sebanding dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.​

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 mengungkapkan bahwa rata-rata upah buruh di Indonesia adalah Rp 3,27 juta per bulan. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan D1/D2/D3 (vokasi) menerima rata-rata gaji sebesar Rp 4,25 juta per bulan, sementara lulusan D4/S1/S2/S3 memperoleh rata-rata Rp 4,96 juta per bulan.

Menariknya, lulusan SMK dan SMA memiliki rata-rata gaji yang hampir sama, yaitu Rp 3,091 juta dan Rp 3,092 juta per bulan. Perbedaan upah ini menimbulkan pertanyaan mengenai apresiasi terhadap keterampilan praktis yang dimiliki lulusan vokasi dibandingkan dengan lulusan akademik.

Meskipun lulusan vokasi memiliki keahlian yang spesifik dan aplikatif sesuai kebutuhan industri, upah yang diterima tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan lulusan SMA.​

Namun, terdapat variasi upah yang signifikan di berbagai sektor. Misalnya, lulusan vokasi di bidang kemaritiman dilaporkan memiliki prospek gaji mencapai ribuan dolar AS, terutama bagi mereka yang bekerja di kapal internasional.

Di sisi lain, profesi seperti guru vokasi memiliki rentang gaji rata-rata antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta, menunjukkan adanya disparitas upah berdasarkan bidang pekerjaan. Beberapa institusi pendidikan vokasi melaporkan rata-rata gaji lulusan yang lebih tinggi.

Fakultas Vokasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, misalnya, mengklaim bahwa alumninya langsung bekerja dengan rata-rata gaji Rp 5,5 juta per bulan. Namun, data ini mungkin tidak mencerminkan kondisi secara keseluruhan di Indonesia.​

Ketidakcocokan antara upah dan kompetensi lulusan vokasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persepsi industri terhadap lulusan vokasi, standar upah di berbagai sektor, dan kurangnya regulasi yang mengatur standar gaji berdasarkan kompetensi.

Keterbatasan Akses ke Pendidikan Vokasi di Daerah Tertinggal

Keterbatasan akses ke pendidikan vokasi di daerah tertinggal merupakan tantangan signifikan dalam upaya pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Daerah tertinggal sering menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, dan keterbatasan fasilitas pendukung lainnya.

Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan vokasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas tenaga kerja lokal dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.​

Data statistik menunjukkan adanya disparitas yang mencolok antara daerah maju dan daerah tertinggal dalam hal partisipasi pendidikan. Sebagai ilustrasi, di Papua, angka partisipasi sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya mencapai 60%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 85%.

Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum masih relatif rendah. Pada tahun 2022, APK Pendidikan Tinggi mencapai 31,16%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan APK Pendidikan Tinggi, termasuk pemberian bantuan pendidikan bagi wilayah afirmasi atau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), serta dukungan bantuan sarana dan prasarana untuk pemerataan ketersediaan pendidikan tinggi berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Keterbatasan akses ini tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh kurangnya perhatian terhadap pengembangan pendidikan vokasi di daerah tertinggal.

Upaya peningkatan akses harus mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pengajar yang kompeten, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, untuk menciptakan program pendidikan vokasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rendahnya Investasi Pemerintah dan Swasta dalam Pendidikan Vokasi

​Rendahnya investasi dari pemerintah dan sektor swasta dalam pendidikan vokasi di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, proporsi yang dialokasikan khusus untuk pendidikan vokasi masih tergolong minim dibandingkan dengan pendidikan akademik.​

Berdasarkan data, pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk pendidikan vokasi mencapai Rp17,2 triliun, meningkat dari Rp10,1 triliun pada tahun 2018. Dana tersebut tersebar di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata.

Namun, jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pendidikan, proporsi untuk pendidikan vokasi masih relatif kecil.

Sebagai ilustrasi, pada APBN 2024, anggaran pendidikan mencapai Rp660,8 triliun atau 20% dari total APBN. Dari jumlah tersebut, anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk pendidikan tinggi, termasuk pendidikan vokasi, hanya sebesar Rp56,1 triliun atau sekitar 1,6% dari total APBN.

Selain itu, jumlah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan akademik juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi vokasi. Data dari Kementerian Ristekdikti pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 2.141 perguruan tinggi akademik, hampir dua kali lipat dari jumlah perguruan tinggi vokasi yang hanya sebanyak 1.128 institusi.

Rendahnya investasi ini berdampak pada kualitas dan ketersediaan fasilitas, tenaga pengajar, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan investasi pada pendidikan vokasi.

Langkah-langkah strategis seperti peningkatan alokasi anggaran, pengembangan infrastruktur, serta kerja sama dengan industri dalam penyusunan kurikulum dan program magang dapat membantu meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan vokasi di pasar kerja.

Dampak Hambatan Vokasi terhadap Ketenagakerjaan dan Ekonomi Nasional

Hambatan dalam pendidikan vokasi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan dan perekonomian nasional. Salah satu indikator utama adalah tingkat pengangguran di kalangan lulusan vokasi.

Meskipun data terbaru menunjukkan penurunan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi. Pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang, menurun dari 7,99 juta orang pada Agustus 2023.

Namun, berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMK tetap menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Di sisi lain, sektor industri memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Sebagai contoh, sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember menunjukkan kontribusi besar dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lokal. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia menunjukkan adanya peluang dan tantangan.

Dalam transisi menuju ekonomi hijau, diperkirakan akan tumbuh antara 2,1 juta hingga 3,7 juta pekerjaan langsung di sektor energi terbarukan pada tahun 2030, dengan tambahan hingga 0,5 juta pekerjaan tidak langsung di sektor pendukung.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan vokasi.​

Secara keseluruhan, hambatan dalam pendidikan vokasi, seperti kurangnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri, keterbatasan fasilitas, dan stigma negatif terhadap lulusan vokasi, berkontribusi pada tingginya angka pengangguran dan kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja terampil.

Mengatasi hambatan-hambatan ini melalui investasi yang lebih besar, peningkatan kualitas pengajaran, dan kerja sama erat antara institusi pendidikan dan industri, akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pendidikan Vokasi

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pendidikan vokasi di Indonesia, diperlukan solusi yang strategis dan melibatkan berbagai pihak. Pendidikan vokasi berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri, namun masih dihadapkan pada banyak tantangan, seperti kurikulum yang kurang relevan, keterbatasan fasilitas, dan minimnya kerja sama dengan dunia usaha.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi agar pendidikan vokasi lebih efektif dan mampu mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

1. Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri
   Kurikulum pendidikan vokasi harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi erat antara institusi pendidikan dan dunia usaha serta industri (DUDI) sangat penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap kerja.
   
   Terobosan strategis ini dilakukan agar SMK bisa berkembang menjadi salah satu jenjang pendidikan yang menjadi jawaban pengembangan keilmuan dan menjawab tantangan di dunia kerja.
   
   
2.  Peningkatan Kualitas Fasilitas dan Teknologi
   Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam penyediaan fasilitas dan teknologi modern di lembaga pendidikan vokasi. Hal ini mencakup pembangunan laboratorium, bengkel, dan peralatan praktik yang memadai, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan standar industri.
   
   Program prioritas difokuskan pada penguatan lulusan SMK agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, baik dalam aspek kebekerjaan maupun kewirausahaan dalam mendukung ketahanan nasional.
   
   
3. Pengembangan Kompetensi Pengajar
   Tenaga pengajar di lembaga vokasi harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang industri terkait.
   
   Program pelatihan dan sertifikasi bagi pengajar perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka mampu mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Tenaga pengajar yang berkualitas akan mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan relevan dengan tuntutan industri.
   
   
4. Peningkatan Program Magang dan Kerja Sama dengan Industri
   Memperkuat kerja sama antara lembaga pendidikan vokasi dan industri melalui program magang akan memberikan siswa pengalaman praktis yang berharga.
   
   Hal ini juga membantu dalam transfer ilmu dan keterampilan langsung dari perusahaan kepada tenaga kerja, sehingga lulusan lebih siap memasuki dunia kerja.​
   
   
5. Mengubah Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Vokasi
   Perlu adanya upaya sosialisasi dan promosi untuk mengubah stigma negatif terhadap pendidikan vokasi.
   
   Menyoroti keberhasilan lulusan vokasi dan peluang karier yang tersedia dapat meningkatkan minat masyarakat dan mengubah pandangan bahwa pendidikan vokasi adalah pilihan kedua. Pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM.
   
   
6. Penyesuaian Upah Sesuai Kompetensi
   Mendorong dunia industri untuk memberikan upah yang sesuai dengan kompetensi dan keterampilan lulusan vokasi akan meningkatkan motivasi siswa untuk menekuni bidang ini.
   
   Pengakuan terhadap keterampilan melalui kompensasi yang adil dapat meningkatkan citra pendidikan vokasi di mata masyarakat.​
   
   
7. Pemerataan Akses Pendidikan Vokasi
   Pemerintah perlu memastikan bahwa akses terhadap pendidikan vokasi merata di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal.
   
   Investasi dalam infrastruktur pendidikan dan penyediaan tenaga pengajar berkualitas di daerah terpencil akan membantu meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan vokasi secara nasional.​
   
   
8. Peningkatan Investasi dalam Pendidikan Vokasi
   Baik pemerintah maupun sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan vokasi. Alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan kurikulum, fasilitas, dan pelatihan tenaga pengajar akan berkontribusi pada peningkatan kualitas lulusan vokasi.
   
   Dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi diharapkan akan menjadi arah bagi strategi pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.