Lulusan SMK Masih Mendominasi Pengangguran, Apa Solusinya?

Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi. Angka ini mencerminkan kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan industri yang semakin kompleks. (Sumber)

Lulusan SMK: 8,49% tingkat pengangguran

Lulusan Universitas: 6,76% tingkat pengangguran

Dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yang berada di kisaran 5,3%, angka-angka ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu segera ditangani. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, masih tingginya pengangguran lulusan SMK disebabkan ketidaksesuaian (mismatch) dari pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. (Sumber) 

Selain itu, berdasarkan data BPS terbaru yang dirilis pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,47 juta orang. Jika dibandingkan dengan angka di tahun 2023, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 390 ribu orang, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan di Tanah Air. (Sumber)

Jika dilihat lebih lanjut dari latar belakang pendidikan para pekerja, lulusan perguruan tinggi seperti Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) mengalami peningkatan dalam hal kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, tren positif juga terlihat pada lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana terjadi penurunan tingkat pengangguran di kelompok ini. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja, program pelatihan dari pemerintah, serta meningkatnya peluang kerja di sektor-sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

Namun, meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan angka pengangguran, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SMK dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, masih ada kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan industri saat ini.

Statistik Pengangguran di Indonesia

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 5,86%, atau sekitar 8,42 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 143,72 juta orang. Dari angka tersebut, lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar, disusul oleh lulusan SMA dengan 8,57%, SMP sebesar 5,95%, serta lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 yang berkontribusi sebesar 4,80%. Sementara itu, lulusan Diploma I/II/III mencatatkan TPT sebesar 4,59%, sedangkan lulusan SD ke bawah memiliki tingkat pengangguran terendah dengan 3,59%. (sumber)

Dilihat dari jenjang pendidikan, tingkat pengangguran pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 2022 merupakan yang tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Data BPS menunjukkan bahwa pengangguran lulusan SMK sebanyak 9,42 persen, lebih banyak dibanding SMA (8,57 persen). (sumber)

Namun, angka pengangguran pada lulusan SMK pada tahun lalu menunjukkan penurunan. Bahkan, tingkat pengangguran pada lulusan SMK pada tahun lalu berhasil turun di bawah 10 persen, setelah lima tahun sebelumnya selalu berada di atas 10 persen.

Di sisi lain, tingkat pengangguran kalangan berpendidikan lebih rendah, lulusan SD maupun SMP atau tidak lulus SD, justru lebih rendah seperti tampak pada visualisasi di atas. Namun, visualisasi di bawah menunjukkan bahwa tidak lantas kondisi pekerja dua golongan itu lebih baik.

Berdasarkan data BPS yang terangkum dalam laporan Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2022, rasio pekerja bebas atau juga dikenal sebagai pekerja informal pada dua golongan tersebut relatif lebih tinggi dibanding golongan berpendidikan lebih tinggi. Proporsi pekerja informal pada golongan tidak/belum pernah sekolah/belum tamat & tamatan SD mencapai 3,59 persen, sedangkan pada golongan lulusan SMP mencapai 5,95 persen.

BPS mendefinisikan pekerja bebas sebagai pekerja yang tidak memiliki majikan tetap atau memiliki majikan lebih dari satu dalam sebulan. Upah yang diterima berupa uang atau barang dengan sistem pembayaran harian atau borongan. Tidak seperti pekerja formal, pekerja informal jarang atau bahkan tidak memiliki jaminan hari tua maupun perlindungan jaminan sosial dari tempatnya bekerja. Secara upah rata-rata pun pekerja informal mendapatkan bayaran lebih rendah dibandingkan pekerja formal.

Upaya Penurunan Pengangguran Lulusan SMK

Untuk mendukung percepatan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur, Bakorwil Bojonegoro melalui Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penurunan Pengangguran Terbuka 2024 di SMK Negeri 4 Bojonegoro, Rabu (28/8/2024). Acara ini menargetkan kemitraan antara pendidikan kejuruan, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), khususnya bagi lulusan SMK. (Sumber)

Kepala Bakorwil Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengurangi angka pengangguran, terutama pengangguran terbuka yang masih menjadi tantangan utama di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2023, TPT di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 4,88%, sementara wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro mencatat angka 4,98%. Fakta ini menunjukkan bahwa pengangguran terbuka tertinggi berasal dari lulusan SMK, yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja siap pakai. (Sumber)

Bakorwil Bojonegoro telah melakukan monitoring di berbagai daerah dan menemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya kompetensi lulusan SMK, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, rendahnya kerja sama antara SMK dengan perusahaan, serta belum optimalnya forum kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia industri. (Sumber)

“Link and match antara pendidikan kejuruan dan DUDIKA adalah langkah mutlak yang harus ditempuh,” ujar Kepala Bakorwil Bojonegoro.

Inovasi Teknologi Sebagai Solusi

Chief Technology Officer (CTO) Arkademy, Alden Hariyanto, menilai bahwa adopsi teknologi informasi (TI) merupakan solusi terbaik. Ia menjelaskan bahwa industri sering kali tidak mengetahui di mana mendapatkan sumber daya manusia (SDM) lulusan SMK yang berkualitas. Oleh karena itu, Arkademy merancang peranti lunak dengan algoritma yang mampu memetakan potensi programmer dari lulusan SMK. (Sumber)

“Kami juga memasukkan mereka dalam talent map yang dibutuhkan startup digital,” katanya.

Saat ini, talent map Academy sudah digunakan oleh sekitar 50 startup di Indonesia hingga Singapura, serta telah bekerja sama dengan 25 SMK di Indonesia.

Dampak Pengangguran Lulusan SMK terhadap Indonesia

Jika angka pengangguran lulusan SMK terus tinggi, maka dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun stabilitas negara.

Dampak Sosial

• Masyarakat yang menganggur akan mengalami kesulitan ekonomi dan hidup dalam kemiskinan.
• Ketidakstabilan sosial dan politik dapat terjadi karena meningkatnya keresahan masyarakat.
• Konflik internal dan ketegangan sosial bisa meningkat akibat persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin ketat.

Dampak Ekonomi

• Pendapatan masyarakat dan produktivitas akan berkurang, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
• Pendapatan pajak pemerintah berkurang akibat berkurangnya tenaga kerja produktif.
• Kondisi ekonomi yang lesu karena daya beli masyarakat menurun.

Dampak Kriminalitas

• Tingginya pengangguran dapat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas karena banyak orang mencari cara instan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
• Kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan berpotensi meningkat akibat tekanan ekonomi.

Dampak terhadap Pemerintah

• Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat karena kurangnya solusi konkret untuk mengatasi pengangguran.
• Meningkatnya beban negara dalam memberikan bantuan sosial kepada pengangguran yang berkepanjangan.

Dampak terhadap Industri

• Menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
• Menurunkan pendapatan negara akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif yang membayar pajak.
• Meningkatkan pengeluaran negara dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial bagi pengangguran.
• Memicu persaingan kerja yang semakin ketat, baik di tingkat lokal maupun global.

Penyebab Pengangguran Lulusan SMK di Indonesia

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK meliputi:

• Kesenjangan pendidikan dan keterampilan, di mana kurikulum SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.
• Keterbatasan lapangan kerja, sehingga banyak lulusan yang tidak dapat langsung terserap di dunia kerja.
• Kurangnya pelatihan dan pendidikan nonformal yang dapat meningkatkan keterampilan lulusan SMK.
• Faktor ekonomi makro, termasuk perlambatan ekonomi yang mengurangi kesempatan kerja.
• Mobilitas tenaga kerja dan infrastruktur yang belum merata, menyebabkan keterbatasan akses pekerjaan di beberapa daerah.

Reformasi Pendidikan Vokasi

Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam regulasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bertugas menyusun Sistem Informasi Pasar Kerja (SKKNI), menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, serta menyelenggarakan dan membina pelatihan vokasi. (Sumber)

Selain itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto, mengungkapkan bahwa pendidikan vokasi harus memperhatikan tiga kompetensi utama: keterampilan, pengetahuan, dan perilaku.

Langkah Konkret Mengatasi Pengangguran SMK

Untuk mengatasi pengangguran lulusan SMK, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

• Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri, termasuk pendidikan perilaku dan pengetahuan.
• Memperluas jaringan kerja dengan menjalin kerja sama antara SMK dan dunia industri.
• Memberikan konseling karier bagi siswa untuk memilih jalur karier yang sesuai.
• Menambah jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat praktik dan magang.
• Memperbarui kurikulum agar selaras dengan perkembangan industri global.
• Menjalin kerja sama dengan industri untuk menyediakan program pelatihan dan magang.
• Meningkatkan akses pendidikan vokasi dengan membuka lebih banyak politeknik.

Pemerintah berencana membuka lebih banyak politeknik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memudahkan kegiatan magang dan mobilitas siswa. Skenario peningkatan kapasitas politeknik pada 2020-2024 mencakup dua skenario:

1. Skenario moderat: Peningkatan kapasitas 150% dengan biaya antara Rp 11,4 triliun hingga Rp 28,5 triliun
2. Skenario optimis: Peningkatan kapasitas 250% dengan biaya antara Rp 30 triliun sampai Rp 75 triliun.

(Sumber)

Selain itu, pemerintah juga mendorong revitalisasi SMK industri yang telah dikembangkan dalam kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Perindustrian. Saat ini, kerja sama ini melibatkan 885 industri dengan harapan menciptakan link and match antara pendidikan dan dunia kerja.

Upaya Pemerintah dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara lulusan SMK dan kebutuhan industri, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar lulusan SMK lebih siap bersaing di dunia industri. (Sumber)

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menegaskan bahwa perlu adanya keterkaitan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri agar lulusan SMK dapat terserap dengan lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui ekosistem "Siap Kerja" yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pasar kerja. Dengan sistem ini, diharapkan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan tuntutan industri modern.  (Sumber) 

Selain itu, sektor dunia usaha dan industri juga menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam kesiapan tenaga kerja, yaitu keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap kerja (attitude). Sayangnya, banyak penyelenggara pendidikan vokasi masih lebih fokus pada keterampilan teknis dibandingkan membangun sikap profesional dan pemahaman industri yang lebih mendalam.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto, menekankan bahwa kesiapan tenaga kerja tidak hanya terletak pada keterampilan teknis, tetapi juga pada knowledge dan attitude. Ketiga aspek ini harus dikembangkan secara bersamaan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan industri yang dinamis. (Sumber)

Kesimpulan

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Meskipun SMK dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lulusan SMK masih sulit terserap ke dunia kerja.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini meliputi ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pelatihan tambahan, serta belum optimalnya kerja sama antara SMK dan dunia usaha.

Dampak dari tingginya pengangguran lulusan SMK cukup luas, mulai dari aspek sosial hingga ekonomi. Masyarakat yang menganggur akan mengalami kesulitan ekonomi, meningkatkan potensi keresahan sosial, bahkan meningkatkan angka kriminalitas.

Dari segi ekonomi, rendahnya serapan tenaga kerja produktif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, pengangguran juga meningkatkan beban negara dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Beberapa langkah konkret telah dilakukan, seperti pengembangan ekosistem "Siap kerja", peningkatan program pelatihan dan sertifikasi, serta memperbanyak kerja sama antara dunia pendidikan dan dunia industri. Namun, kebijakan ini masih memerlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, serta dunia usaha agar implementasinya berjalan efektif.

Selain kebijakan pemerintah, berbagai inisiatif dari sektor swasta juga telah muncul untuk membantu meningkatkan keterampilan lulusan SMK. Contohnya, Academy yang mengembangkan teknologi talent mapping untuk memetakan keterampilan lulusan SMK dan menghubungkan mereka dengan perusahaan yang membutuhkan. Model inovatif seperti ini perlu diperbanyak agar lulusan SMK memiliki lebih banyak akses ke peluang kerja.

Peningkatan keterampilan lulusan SMK harus mencakup tiga aspek utama, yaitu keterampilan teknis (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap kerja (attitude). Sayangnya, banyak lembaga pendidikan vokasi masih lebih fokus pada keterampilan teknis tanpa membangun sikap profesional dan pemahaman industri yang lebih mendalam.

Padahal, menurut Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, tenaga kerja yang kompeten tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan dan sikap yang baik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri yang cepat berubah.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran lulusan SMK meliputi:

• Memperkuat kerja sama antara SMK dan dunia industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
• Meningkatkan pelatihan berbasis industri dan program magang agar lul

  Share this with your friends:

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • Whatsapp
  usan memiliki pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.
• Menyesuaikan kurikulum SMK dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri global.
• Mengembangkan soft skills, seperti komunikasi, etika kerja, dan kepemimpinan, yang menjadi faktor penting dalam dunia kerja.
• Memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan politeknik di berbagai daerah agar lulusan SMK memiliki lebih banyak akses ke pelatihan tambahan.

Secara keseluruhan, pengangguran lulusan SMK merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi pendidikan. Jika langkah-langkah konkret dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan, diharapkan angka pengangguran lulusan SMK dapat terus menurun, sehingga menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.